gasingnews.id,Ngada — Sebuah tragedi memilukan mengguncang dunia pendidikan Indonesia. YBR (10), siswa kelas IV sekolah dasar negeri di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), ditemukan tewas gantung diri. Di balik kematian bocah itu, terungkap kisah getir tentang kemiskinan, tekanan biaya sekolah, dan kegagalan sistem melindungi anak.

YBR diduga nekat mengakhiri hidupnya setelah orang tuanya tak mampu membelikan buku tulis dan pulpen, kebutuhan paling dasar seorang siswa. Di saat yang sama, ia masih dibebani kewajiban pembayaran uang sekolah sebesar Rp 1.220.000 per tahun, yang diterapkan oleh sekolah negeri tempatnya menimba ilmu.

Biaya tersebut dibayarkan secara cicilan. Orang tua YBR telah melunasi Rp 500 ribu pada semester I, namun masih menyisakan Rp 720 ribu untuk semester II. Bagi keluarga yang hidup dalam keterbatasan, angka itu bukan sekadar nominal, melainkan beban yang perlahan menghimpit.

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DPMDP3A Kabupaten Ngada, Veronika Milo, membenarkan adanya pungutan tersebut. Namun ia menegaskan, secara administrasi, pembayaran itu tidak dikategorikan sebagai tunggakan.

“Itu bukan tunggakan karena masih tahun berjalan. Sistemnya cicilan. Semester satu Rp 500 ribu sudah dibayar, sisanya Rp 720 ribu untuk semester dua,” ujar Veronika, dikutip dari detikBali, Kamis (5/2/2026) malam.

Fakta-fakta itu diperoleh setelah tim UPTD PPA turun langsung ke lapangan pada Selasa (3/2), menemui pihak sekolah, keluarga korban, dan warga sekitar untuk menelusuri latar belakang kematian YBR.

Pihak sekolah, kata Veronika, membantah adanya ancaman pengusiran terhadap YBR karena belum melunasi pembayaran. Namun temuan lain justru memantik keprihatinan.

Menurut Veronika, siswa-siswa kerap dikumpulkan setiap hari setelah jam pulang sekolah untuk diingatkan agar menyampaikan kepada orang tua soal cicilan pembayaran.

“Anak-anak dikumpulkan saat pulang sekolah, hampir setiap hari. Disampaikan bahwa masih ada sisa Rp 720 ribu yang harus dicicil,” ungkapnya.

Meski disebut sebagai “penyampaian informasi”, praktik penagihan yang berulang terhadap anak usia 10 tahun memunculkan pertanyaan serius: seberapa besar tekanan psikologis yang harus ditanggung seorang bocah dari keluarga miskin?

Tragedi YBR menjadi cermin buram dunia pendidikan dasar—di saat sekolah negeri seharusnya menjadi ruang aman dan inklusif, justru berubah menjadi sumber kecemasan bagi anak-anak yang lahir dari keluarga tak mampu.

Kini, publik menanti langkah konkret pemerintah daerah dan aparat terkait. Bukan sekadar klarifikasi administratif, melainkan evaluasi menyeluruh terhadap pungutan di sekolah negeri, mekanisme perlindungan anak, serta tanggung jawab negara dalam menjamin pendidikan yang benar-benar gratis dan manusiawi.

Sebab satu nyawa anak telah melayang. Dan itu terlalu mahal untuk diabaikan.

Sumber: detiknews.com