
gasingnews.id, TANA TORAJA – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Kabupaten Tana Toraja kian menjadi sorotan. Antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) serta sulitnya memperoleh BBM, termasuk jenis non-subsidi, membuat aktivitas masyarakat hingga perjalanan dinas ikut terdampak.
Kondisi tersebut bahkan diakui langsung oleh Wakil Bupati Tana Toraja, Erianto Laso’ Paundanan. Ia mengungkapkan bahwa dalam salah satu perjalanan dinas ke luar daerah, dirinya terpaksa membeli BBM eceran bersubsidi dengan harga Rp12.000 per liter karena sulit mendapatkan pasokan di SPBU.
“Saya melakukan perjalanan dinas keluar kota. Karena di setiap SPBU antreannya panjang dan BBM non-subsidi juga langka, maka mau tidak mau saya menggunakan BBM subsidi eceran dengan harga Rp12.000 per liter. Dan itu pun tidak dapat saya klaim,” ujar Erianto.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa persoalan kelangkaan BBM tidak hanya dirasakan masyarakat umum, tetapi juga pejabat daerah yang harus menjalankan tugas pemerintahan.
Di sisi lain, Direktur SPBU Mandatek, Wawan, menjelaskan bahwa terbatasnya pasokan BBM bukan disebabkan oleh operasional SPBU, melainkan karena adanya pengurangan kuota distribusi dari Pertamina.
“Langkanya BBM dipengaruhi oleh tingginya harga minyak dunia sehingga Pertamina melakukan pengurangan distribusi BBM ke SPBU. Bukan hanya di Tana Toraja, tetapi juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bisa diperhatikan, antrean panjang di SPBU juga terjadi di daerah lain,” jelas Wawan.
Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa persoalan pasokan BBM merupakan dampak dari kebijakan distribusi di tingkat nasional yang dipengaruhi dinamika harga energi global.
Meski demikian, masyarakat berharap pemerintah bersama Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk menormalkan distribusi BBM. Pasalnya, kelangkaan yang berkepanjangan tidak hanya memicu antrean panjang, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi, biaya transportasi, hingga produktivitas masyarakat.
Kelancaran distribusi BBM menjadi kebutuhan mendesak agar aktivitas masyarakat dan roda perekonomian di Tana Toraja dapat kembali berjalan normal tanpa dihantui ketidakpastian pasokan.

Leave a Reply